daerah

Pengamat Sosial Hizkia Darmayana: Pelarangan Salat Id Warga Muhammadiyah Kedungwinong Nodai Konstitusi

Ir
Sabtu, 21 Maret 2026 | 12:29 WIB



Hizkia memahami bahwa Kepala Desa Miyadi beralasan hanya mengizinkan pelaksanaan salat Idul Fitri pada tanggal yang telah ditetapkan pemerintah, yakni 21 Maret. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pendekatan administratif semacam itu tidak boleh mengorbankan hak konstitusional warga.





Dalam kerangka teori hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama (freedom of religion), negara memiliki kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak warga negara dalam menjalankan keyakinannya.





“Perbedaan penentuan hari raya antara Muhammadiyah dan pemerintah adalah fenomena yang telah lama ada dan seharusnya dikelola dengan prinsip toleransi, bukan pelarangan,” tegas Hizkia.





Ia pun mendesak pemerintah daerah dan aparat terkait untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Selain itu, ia mengingatkan bahwa tindakan diskriminatif oleh aparatur negara di tingkat lokal dapat menjadi preseden buruk bagi kehidupan demokrasi dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.





Redaksi Energi Juang News






Halaman:

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB