Energi Juang News, Jakarta - Aktivis pergerakan alumni Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Saras Sandriyanti, mendesak penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, diproses melalui peradilan umum.
Desakan ini disampaikan menyusul adanya indikasi kuat keterlibatan unsur militer dalam kasus tersebut, dengan ditahannya sejumlah anggota TNI yang diduga terlibat dalam serangan itu.
Saras mengingatkan, agar para anggota TNI yang diduga terlibat kasus ini tidak diadili di peradilan militer.
Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum," tegas Saras dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/3/2026).
Kader GMNI itu melanjutkan, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan bahwa seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Sehingga, sambung Saras, membawa perkara ini ke peradilan umum adalah amanat konstitusi.
Saras melanjutkan, bila para oknum militer itu menjalani proses hukum di peradilan militer, bukan peradilan umum maka prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana amanat UUD 1945 diabaikan.
Yang juga harus diingat, mandat dari UU No. 34 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI pun nengamanatkan agar prajurit TNI tunduk pada peradilan umum, bila melanggar hukum pidana umum.