Berbagai pihak mengingatkan pentingnya ketentuan yang jelas sebelum kebijakan ini diterapkan.
Muhammadiyah, misalnya, menyoroti pentingnya aturan rinci agar pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi tidak melenceng dari tujuan pendidikan.
Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta DPR untuk mempertimbangkan kembali wacana ini, mengingat risiko lingkungan dan tata kelola yang kompleks.
Pemberian WIUP kepada perguruan tinggi dinilai berpotensi memberikan peluang baru dalam bidang pendidikan dan penelitian. Namun, tanpa persiapan matang, hal ini justru dapat menjadi beban.
Kajian mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengorbankan misi utama perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan.
Dengan adanya kajian yang komprehensif, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat optimal bagi dunia pendidikan tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan tata kelola yang baik.
Redaksi Energi Juang News