Energi Juang News, Jakarta- Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu bersuara tentang nasib driver ojek online (ojol).
Aktivis 1998 itu meminta jatah penyedia layanan atau aplikator ojek online (ojol) turun dari 20% menjadi 10%. Adian mengatakan aplikator transportasi online di Indonesia tak punya tanggung jawab apa-apa terhadap mitranya.
Jadi kenapa kemudian merevisi undang-undang ini menjadi penting karena kita tidak mau masuk tahun ke-16 mengkhianati undang-undang, kita tidak mau masuk ke tahun 17 mengkhianati undang-undang," kata Adian Napitupulu dalam rapat dengan perwakilan sejumlah perusahaan aplikator ojol di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025).
Komisi V DPR tengah menerima masukan berbagai pihak terkait penyusunan revisi tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Dia mencontohkan berapa tahun lalu ada driver yang disandera tetapi pihak aplikasi tak bertanggung jawab.
"Sampai akhirnya saya telepon Dirut Angkasa Pura II kalau tidak salah dan saya bacakan pasal sama dia bahwa itu termasuk pasal penyanderaan. Nah, yang menarik adalah pihak aplikator nggak peduli peristiwa itu terjadi, mereka tidak peduli sopirnya ditangkap, disuruh push up, di beberapa tempat dipukuli dan sebagainya mereka nggak peduli," kata Adian.
"Mereka nggak peduli mobilnya rusak, mereka tidak peduli SIM-nya habis, mereka tidak peduli olinya kurang, mereka tidak peduli apa pun yang terjadi di jalanan," sambungnya.
Dia membandingkan dengan perusahan jasa transportasi konvensional yang mengutamakan nasib pengemudi. Adian menilai keuntungan yang lebih banyak justru didapat oleh aplikator transportasi online.