Menyikapi lebih lanjut, Kemnaker akan mengundang Himpunan Kawasan Industri, Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat (Jabar) dan Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Kemudian Pemda Jawa Tengah (Jateng), Daerah Khusus Yogyakarta (DKY) dan Jawa Timur.
"Langkah pertama kita mulai dari Pulau Jawa, selanjutnya akan menjadi percontohan bagi seluruh provinsi," jelasnya.
"Kita akan rumuskan langkah konkret. Kita harapkan, dengan koordinasi Kemendagri dan Polri, semua provinsi akan mengikuti langkah bersama memberantas premanisme yang meresahkan pabrik/perusahaan," imbuh dia.
Lebih lanjut, menurut Noel, hanya tindakan pidana lah yang bisa memberantas ormas bergaya premanisme. Maka yang mampu menanggulangi masalah ini, adalah Pemda dan Polri. Sementara kemnaker, katanya, akan menyamakan visi para stakeholder.
Redaksi Energi Juang News