Energi Juang News, Jakarta-Maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin masif disoroti Ketua DPR RI Puan Maharani.
Puan pun meminta pemerintah proaktif dan hadir langsung dalam menyejahterakan kehidupan rakyat.
"Tujuan reformasi adalah untuk mencari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara melainkan harus sampai menyentuh 'dapur' rakyat. Dalam hal demokrasi ekonomi, ini termasuk perlindungan terhadap masyarakat pekerja," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (21/5/2025).
Berdasarkan data per 20 Mei 2025 dari Kementerian Ketenagakerjaan terdapat ada 26.454 pekerja yang di PHK. Angka ini naik signifikan dari sebelumnya.
Puan pun menilai kenaikan angka PHK itu bukan sekadar statistik. Namun, kata dia, hal itu menjadi pengingat jika krisis ketenagakerjaan telah semakin parah di Indonesia.
"Karena demokrasi tidak hanya menjamin hak dalam lapangan politik, tetapi juga hak dalam lapangan ekonomi yaitu hak untuk makmur dan hidup sejahtera," ujarnya.
Puan pun mendorong Pemerintah merespons dengan strategi yang konkret. Dia juga meminta pemerintah menyiapkan mitigasi yang jelas untuk mengantisipasi tingginya angka pengangguran di Indonesia.