Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan, prosesnya masih dalam tahap koordinasi, terutama dengan Sekretariat Negara (Sesneg), dan belum sampai di tangan Presiden.
"Satgas PHK, sekali lagi, ini kan saya sampaikan bahwa kita ingin Satgas itu dari hulu ke hilir. Jadi dari segi draft regulasi itu kita sudah siapkan dan kita masih koordinasi dengan Sesneg, bukan di tangan Presiden, kita masih koordinasi dengan Sesneg," kata Yassierli saat konferensi pers tentang Penyaluran BSU di kantornya, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Pernyataan ini merespons dorongan sejumlah serikat pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), yang mengusulkan agar pembentukan Satgas PHK dikaji ulang demi menghindari tumpang tindih dengan rencana pembentukan Dewan Buruh.
Namun, Kementerian Ketenagakerjaan tetap memandang penting kehadiran Satgas PHK sebagai instrumen mitigasi dari hulu hingga hilir.
Redaksi Energi Juang News