Jaksa kemudian menanyakan saat para perusahaan mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan. Apakah hal itu dilakukan setelah adanya kegiatan perkebunan.
"Kami melihat dari permohonan sudah ada kegiatan kebun. Nanti bisa dilengkapi dengan citra satelit," terang Herban.
Jaksa lalu mencecar informasi soal sudah adanya kegiatan perkebunan. Tetapi pelepasan kawasan hutan belum terbit. Apa tindakan yang telah dilakukan.
"Yang pertama dari beberapa surat yang masuk kalau dari kronologi yang kami himpun. Sudah kita respon, kita jawab ke perusahaan-perusahaan tersebut kurang lebih intinya untuk melengkapi persyaratan. Kemudian ada lagi surat-surat yang masuk ke kami sampai terakhir 2020," kata Herban.
Kemudian ia menegaskan belum ada pelepasan kawasan hutan.
"Waktu itu sudah dimasukan SK batal informasi. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah mengajukan permohonan. Yang belum diterbitkan SK pelepasan kawasan hutannya kita masukan ke dalam data informasi," tandasnya.
Redaksi Energi Juang News