Terkait dengan data pertumbuhan industri TPT sebesar 4,35% di Q2 2025 secara YoY yang
dipublikasikan oleh BPS, Aqil menjelaskan bahwa data BPS sudah benar sesuai dengan metode statistik
yang digunakan. “Tapi memang BPS kan tidak menghitung importasi ilegal yang seharusnya menjadi
pengurang dalam perhitungan PDB” ungkapnya.
Dan pihaknya pun mengakui bahwa ada investasi baru yang juga mendongkrak angka pertumbuhan
namun tidak memperhitungkan investasi yang mangkrak. “Ya memang kan dalam perhitungan PDB
yang dihitung hanya tambahan investasinya saja, investasi yang berhenti tidak dihitung sebagai
pengurang” tegasnya.
Kemudian Aqil menyatakan bahwa baiknya tidak ada perdebatan soal angka pertumbuhan dan lainlain yang dikeluarkan BPS, lebih baik kita mencari solusi dari masalah PHK dan penutupan pabrik yang
masih terus terjadi hingga memutus trend deindustrialisasi.
Terkait dengan mafia kuota impor tekstil yang dituduhkan, Aqil enggan menanggapinya meskipun
anggotanya sangat terpengaruh dengan banjirnya barang impor. “Perlu diselidiki lebih lanjut, tapi
dengan posisi Kemenperin yang menolak usulan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk
Benang Filament sepertinya mafia kuota impor itu memang ada” pungkasnya.
Redaksi Energi Juang News