Energi Juang News, Jakarta– Polemik pengelolaan lahan sawit kembali memanas. Pemerintah resmi mengambil alih 3,1 juta hektare kebun sawit bermasalah.
Dari total 5 juta hektare, sebagian masuk kawasan hutan tanpa izin. Kini, 1,5 juta hektare diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara.
Namun, lahan sitaan itu menghadapi ancaman besar, mulai dari perusakan massal. Pengamanan di lapangan dianggap lemah, memperburuk kerentanan aset negara.
Pengamat ekonomi persawitan, Dr. Eugenia Mardanugraha, memperingatkan kerugian besar. Produksi CPO yang hilang diperkirakan 10,85–12,4 juta ton per tahun.
Dengan harga Rp12–14 juta per ton, potensi kerugian mencapai Rp130–174 triliun. Dampaknya tak hanya ke kas negara, tapi juga tenaga kerja, pajak, dan ekspor.
Ia menilai, gangguan ini bisa menurunkan pasokan CPO domestik secara signifikan. Risiko lain: melonjaknya harga minyak goreng dan biodiesel di pasar nasional.
Dalam pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menegaskan komitmen penguasaan lahan sawit. Langkah ini untuk menegakkan hukum dan mengembalikan aset negara yang terabaikan.