Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menambahkan bahwa pangan adalah hak asasi manusia yang wajib dipenuhi negara. Ia menilai proyek food estate dan MBG kerap mengabaikan prinsip-prinsip HAM serta membuka ruang bagi penggusuran, pencemaran, dan kriminalisasi.
“Masyarakat adat, perempuan, anak, dan petani kecil adalah kelompok paling rentan, tetapi justru sering dikorbankan. Negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan semua warganya,” tegas Anis.
Diskusi dua-mingguan ini diselenggarakan oleh Lapor Iklim, CELIOS, dan Justice Coalition for Our Planet (JustCOP). Forum ini mempertegas bahwa reforma agraria yang adil lebih relevan dibanding food estate untuk menjawab tantangan krisis pangan nasional.
Redaksi Energi Juang News