Bhima menegaskan, kunci transformasi BUMN bukan soal WNI atau WNA, melainkan sistem meritokrasi.
Ia mengkritik praktik jabatan titipan, komisaris rangkap jabatan, hingga direksi yang terafiliasi partai politik. Menurutnya, jika konflik kepentingan tidak dibereskan, BUMN akan sulit dikelola profesional.
“CEO BUMN harus dipilih secara merit, bukan karena loyalitas politik,” tegasnya.
Talenta Lokal Masih Banyak
Bhima juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki banyak talenta potensial, termasuk diaspora di luar negeri.
Sebelum menunjuk ekspatriat, pemerintah seharusnya menggali kemampuan anak bangsa yang siap menduduki kursi direksi.
“Talenta kita cukup banyak. Pertanyaannya bukan WNI atau WNA, tapi meritrokrasi,” jelasnya.
Risiko Eksperimen Tanpa Dasar