Ia juga menegaskan klarifikasi ini sudah berdasarkan penjelasan resmi dari Bank Indonesia (BI). Karena itu, ia menilai informasi yang menyebut dana Rp 4,1 triliun mengendap di bank tidak sesuai fakta.
Purbaya Buka Suara
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut data mengenai dana pemerintah daerah yang mengendap di bank berasal dari sistem monitoring Bank Indonesia (BI).
Menurutnya, laporan itu rutin dikirim oleh perbankan kepada BI dan mencakup semua bentuk simpanan daerah, termasuk giro dan deposito.
“Itu data dari sistem monitoring BI. Ada tanda dan flag-nya, mana punya siapa, termasuk jenis simpanannya,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10).
Purbaya mempersilakan KDM untuk memverifikasi data tersebut langsung ke BI. “Kalau mau tahu detailnya, periksa saja sendiri ke BI. Jangan minta saya yang kerja,” tegasnya.
Fokus pada Transparansi
KDM menegaskan Pemprov Jabar tetap berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ia berharap polemik data ini tidak menimbulkan persepsi keliru terhadap pengelolaan fiskal Jawa Barat.