Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi hal itu dengan mendorong investigasi lebih lanjut atas selisih Rp18 triliun tersebut. Ia menilai, data BI sudah tercatat resmi, sehingga kemungkinan ada kekeliruan dari sisi pemerintah daerah.
Purbaya juga menyinggung soal rendahnya penyerapan anggaran di berbagai daerah. “Serapan yang rendah membuat dana pemda menumpuk di bank hingga Rp234 triliun. Jadi bukan karena uangnya tidak ada, tapi karena lambat dieksekusi,” jelasnya.
Perbedaan data ini menjadi cermin perlunya sinkronisasi sistem antara BI, Kemendagri, dan pemerintah daerah. Transparansi dan ketelitian mutlak diperlukan agar dana publik tidak lagi mengendap sia-sia.
Redaksi Energi Juang News