“Ketergantungan pada barang bekas impor berarti menyerahkan kedaulatan industri kita ke tangan negara lain,” tegas Agus.
KAHMI Tekstil mendesak pemerintah untuk menegakkan larangan impor pakaian bekas secara konsisten, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Selain itu, organisasi ini juga mendorong pengawasan ketat di pelabuhan dan pasar, pemberdayaan UMKM tekstil lokal, serta kampanye nasional untuk meningkatkan kebanggaan memakai produk buatan dalam negeri.
“Indonesia tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama seperti beberapa negara Afrika Timur, Pakaian bekas mungkin terlihat murah, tetapi harga yang sesungguhnya adalah hilangnya pekerjaan, tertutupnya pabrik, dan terkikisnya kedaulatan ekonomi bangsa” pungkas Agus menutup keterangannya.
Redaksi Energi Juang News