• Kamis, 19 November 2026

DPP GMNI Desak ESDM Cabut Izin Perusahaan Tambang yang Tidak Bertanggungjawab

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Senin, 12 Januari 2026 | 07:00 WIB


Energi Juang News, Jakarta- Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) Bidang Sumber Daya Alam menegaskan bahwa sanksi penghentian sementara kegiatan penambangan yang diterbitkan Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM dengan nomor : T-1533/MB.07/DJB.T/2025 tidak boleh berhenti pada larangan beroperasi sementara.





GMNI menegaskan, hal itu harus diikuti dengan kewajiban reklamasi secara nyata dan segera oleh perusahaan tambang yang bersangkutan.





DPP GMNI mengapresiasi langkah administratif Kementerian ESDM dalam menjatuhkan sanksi kepada ratusan perusahaan tambang yang tidak memenuhi kewajiban Jaminan Reklamasi. Namun fakta di lapangan bahwa hingga kini sejumlah perusahaan masih beroperasi dan menunda kewajiban reklamasi, meskipun telah dikenai sanksi resmi.





“Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan berpotensi menjadi bentuk pembiaran. Ketegasan dalam menegakkan Sanksi pertambangan adalah syarat mutlak menyelamatkan lingkungan hidup, melindungi masyarakat sekitar area pertambangan dan memastikan sumber daya alam dikelola sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tanpa reklamasi segera, sanksi ini tidak menyelamatkan lingkungan, hanya menunda kerusakan lebih luas,” tegas Ketua DPP GMNI Bidang Sumber Daya Alam, Yohanes Maro.





DPP GMNI menilai bahwa pembiaran terhadap perusahaan yang tetap beroperasi dan tidak segera melakukan reklamasi merupakan pelanggaran serius dan menguatkan praktik ekstraktivisme yang bertentangan dengan amanat UUD 1945 Pasal 33. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan korporasi tambang.





Sorotan DPP GMNI soal Lemahnya Pengawasan dan Reklamasi Tambang





Atas kondisi tersebut, DPP GMNI menyampaikan tuntutan tegas:





1. Kementerian ESDM wajib menghentikan total seluruh aktivitas penambangan oleh erusahaan yang disanksi dan memerintahkan pelaksanaan reklamasi segera di wilayah terdampak
2. Perusahaan yang tidak segera melaksanakan reklamasi harus dikenai sanksi lanjutan, termasuk pencabutan izin dan penegakan hukum lebih lanjut.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

PHK Makan Korban 72 Orang, Jabar Tertinggi

Minggu, 8 November 2026 | 11:01 WIB

Hari Ini, Nilai Tukar Dolar Menguat terhadap Rupiah

Jumat, 6 November 2026 | 09:34 WIB

Bursa Indonesia Berada di Secondary Emerging Market

Selasa, 27 Oktober 2026 | 16:03 WIB

PM Singapura Respons Pemangkasan Ekspor Gas Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 08:19 WIB

Sufmi Dasco Respons Ancaman MSCI

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:18 WIB

Indonesia Kurangi Pasokan Gas ke Singapura

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 14:01 WIB

Respons MSCI, Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Takut

Rabu, 21 Oktober 2026 | 17:43 WIB
X