4. Jaminan Reklamasi harus dilaksanakan, bukan hanya ditagih secara administratif, untuk memastikan pemulihan lingkungan berjalan.
5. Pengawasan reklamasi harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan publik,
DPP GMNI menegaskan bahwa reklamasi adalah kewajiban mutlak, bukan pilihan, apalagi negosiasi. Tanpa reklamasi, aktivitas pertambangan berubah menjadi kejahatan ekologis yang dilegalkan oleh pembiaran negara.
Jika aktivitas tambang yang merusak lingkungan dibiarkan, maka negara sedang mengalihkan beban ke rakyat dan generasi mendatang. Oleh karena itu hentikan seluruh aktivitas penambangan, lakukan reklamasi sekarang juga,” tutup Yohanes Maro.
Redaksi Energi Juang News