Menkeu mengungkapkan, Indonesia sebenarnya memiliki sumber daya manusia yang mumpuni di sektor galangan kapal, tetapi industri tersebut tidak berkembang optimal akibat minimnya kesempatan dan kebijakan yang tidak berpihak pada produksi dalam negeri.
“Saya baru tahu orang kita jago, cuma enggak dikasih kesempatan sama kita sendiri,” ujar menkeu.
Menurut menkeu, salah satu penyebab utama melemahnya industri galangan kapal nasional adalah kebijakan yang masih membuka ruang luas bagi impor kapal bekas dari luar negeri, sehingga menggerus permintaan terhadap kapal buatan dalam negeri.
“Jadi orang kita yang mampu-mampu itu enggak dapat order karena kebijakan kita sendiri. Walaupun kita negara empat laut, negara maritim, kapalnya beli dari luar. Orang-orang kita yang ahli enggak dikasih kesempatan,” kata menkeu.
Menkeu juga menyoroti rendahnya pemanfaatan belanja pemerintah untuk mendukung galangan kapal nasional, termasuk dalam program peremajaan kapal yang dibiayai APBN. Ia menyebutkan masih banyak kapal milik negara yang seharusnya dapat dipesan dari galangan domestik, tetapi justru tidak terserap. Padahal menurutnya, permintaan industri kapal dan galangan kapal dalam negeri yang semakin tinggi mampu meningkatkan daya saing secara global.
“Ke depan, kalau masih mau industri kita maju, demand domestik harus diamankan. Presiden tadi bilang ada 2.491 kapal lebih dari 25 tahun umurnya. Itu kan pasti akan diganti,” ujar Menkeu.
Ia menambahkan, anggaran untuk pengadaan kapal sebenarnya telah disiapkan, tetapi belum memberikan dampak nyata bagi industri dalam negeri.
“Kita mau dorong pertumbuhan ekonomi. Uangnya itu saya anggarin kok. Saya perlu uang keluar cepat awal tahun supaya ekonomi tumbuh makin cepat, makin cepat, makin cepat. Salah satu yang saya lihat kita punya kemampuan tapi underutilized karena tidak beri kesempatan adalah industri galangan kapal,” kata menkeu.
Sindiran Wahyu Trenggono soal Sumber Dana Kapal dari Pinjaman Inggris
Sementara itu, dalam postingan-nya di Instagram, Trenggono menegaskan pendanaan pembangunan kapal tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), melainkan berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah Inggris.
“Yth menteri keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK,” tulis Trenggono.