Energi Juang News, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan memasuki tahap akhir penanganan kasus dugaan pelanggaran di industri pinjaman online (pinjol). Dijadwalkan, lembaga tersebut membacakan putusan perkara pada Kamis (26/3/2026) di Jakarta.
Kasus ini menjadi sorotan karena berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha, khususnya dalam layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi atau fintech lending.
Perkara dengan nomor register 05/KPPU-I/2025 ini dinilai krusial karena berpotensi memengaruhi arah regulasi dan praktik bisnis di sektor keuangan digital yang terus berkembang di Indonesia.
Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, menegaskan bahwa proses penanganan perkara telah melalui tahapan hukum yang komprehensif sebelum memasuki sidang putusan.
“Saat ini, proses penanganan perkara tersebut telah memasuki tahap akhir, yakni Musyawarah Majelis Komisi. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan ini sesuai dengan jadwal,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (24/3).
Selama proses persidangan, KPPU tidak hanya memeriksa pihak terlapor, tetapi juga menggali informasi dari berbagai pihak terkait guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai praktik di industri fintech.
Pelaksanaan pengumpulan data secara intensif, termasuk permintaan informasi dari sejumlah pemangku kepentingan. Langkah ini menjadi bagian dari prinsip kehati-hatian agar setiap keputusan memiliki dasar hukum yang kuat.
“Langkah ini merupakan bagian dari upaya kami guna memastikan setiap putusan memiliki dasar yang kuat. Kami memahami bahwa industri berbasis teknologi memiliki dinamika yang cepat, sehingga ketajaman alat bukti menjadi sangat vital,” tambah Fanshurullah.