Dalam prosesnya, KPPU juga berkoordinasi dengan sejumlah instansi pemerintah guna memperkuat validitas data. Meski demikian, lembaga tersebut memastikan independensi majelis tetap terjaga.
Putusan yang akan dibacakan disebut murni berdasarkan fakta persidangan tanpa intervensi pihak luar. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas KPPU sebagai pengawas persaingan usaha di Indonesia.
Keputusan ini jadi harapan dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri fintech sekaligus melindungi kepentingan konsumen.
Menjelang pembacaan putusan, KPPU menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas proses hukum. Setiap perkembangan yang muncul tetap dipertimbangkan secara proporsional tanpa mengganggu jadwal sidang.
“KPPU tetap berkomitmen menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan seluruh mitra kerja. Kami saling menghormati kewenangan masing-masing guna mendukung sistem penegakan hukum yang efektif dan kredibel di Indonesia,” tutup Fanshurullah.
Putusan ini akan menjadi acuan penting (yurisprudensi) bagi industri keuangan digital ke depan. Jika terbukti terjadi pelanggaran, maka hal tersebut dapat menjadi peringatan bagi pelaku usaha agar menjalankan bisnis sesuai aturan persaingan yang berlaku.
Redaksi Energi Juang News