Selain itu, Jamaludin menekankan pentingnya sinkronisasi antara IUP dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Sehingga, produksi minerba tetap terkendali, mendukung stabilitas harga, serta mengoptimalkan penerimaan negara.
Sebagai mitra kerja pemerintah, Komisi XII DPR RI akan terus melakukan fungsi pengawasan untuk memastikan proses evaluasi dan penertiban IUP berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat.
Redaksi Energi Juang News