“Akuntabilitas tidak boleh berhenti pada entitas perusahaan. Harus ada evaluasi internal, termasuk kemungkinan sanksi administratif atau bentuk pertanggungjawaban lain bagi pejabat yang lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan,” tambahnya.
Ia juga menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi serta peningkatan transparansi dalam pelaporan perusahaan jasa keuangan guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
Kasus PT CMB kini tengah bergulir di meja hijau setelah dibawa oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan menjadi perhatian publik sebagai salah satu ujian serius bagi kredibilitas pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia.
Redaksi Energi Juang News