Oleh: Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Energi Juang News,Jakarta- Polemik QRIS yang tengah ramai dibahas di Amerika Serikat menyoroti kekhawatiran Washington atas potensi hilangnya dominasi platform pembayaran AS. Menurut laporan National Trade Estimate (NTE) 2025, AS menuding QRIS dan GPN sebagai hambatan dagang karena kebijakan ini “membatasi akses terhadap layanan pembayaran elektronik asal AS”, merugikan raksasa seperti Visa dan Mastercard.
Kritikan serupa juga terlontar dari Presiden Donald Trump, yang menilai sistem ini memberi keuntungan berlebih pada penyedia lokal dan menyulitkan ekspansi perusahaan global di Indonesia.
Namun, kritik AS justru mengungkap sisi lain: QRIS bukan sekadar alat pembayaran, melainkan perwujudan semangat ekonomi berdikari ala Bung Karno, menegaskan kedaulatan nasional dalam arus transaksi digital.
Sejak diluncurkan April 2019, QRIS telah mengakselerasi inklusi keuangan—pengguna aktif pada triwulan pertama 2025 sudah mencapai 56,3 juta orang, sedangkan merchant yang terhubung mencapai 38,1 juta dengan total 2,6 miliar transaksi dan nilai Rp 262,1 triliun. Data Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 menunjukkan inklusi keuangan nasional naik dari 59,7 % (2019) ke 88,7 % (2024), bukti nyata pemberdayaan UMKM dan konsumen lokal.
Lebih menggembirakan, QRIS kini menembus pasar Asia. Thailand, Singapura, dan Malaysia sudah mengintegrasikan QRIS ke sistem mereka; Jepang dan Korea Selatan bahkan diproyeksikan mengikuti dalam waktu dekat.
Keberhasilan lintas-negara ini membuktikan Indonesia bukan lagi sekadar konsumen teknologi asing, tetapi juga produsen digital yang diakui dunia. Integrasi lintas mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT) memperkuat posisi QRIS sebagai embrio ASEAN Pay, merealisasikan visi kemandirian yang dulu dibayangkan Bung Karno sebagai fondasi kekuatan ekonomi nasional.