• Kamis, 19 November 2026

Hashim di Blok Duyung dan PLN sebagai Pembeli: Buah Kapitalisme Kroni?

Photo Author
Hiski Darmayana, EnergiJuangNews.com
- Kamis, 19 November 2026 | 11:30 WIB
Ilustrasi AI
Ilustrasi AI


Dalam diskursus ekonomi politik energi di Indonesia, pengambilalihan aset strategis sumber daya alam oleh entitas bisnis yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan kerap memicu perdebatan publik.

Pada 19 November 2025, PT Nations Natuna Barat—anak usaha Arsari Group yang dimiliki oleh pengusaha sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo—diumumkan mengambil alih 75 persen hak partisipasi (participating interest) di Blok Duyung, Kepulauan Natuna. Langkah korporasi ini menarik perhatian luas, terutama karena terjadi beberapa bulan setelah PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menandatangani perjanjian jual beli gas (Gas Sales Agreement/GSA) dari Lapangan Mako di blok tersebut pada 16 Juli 2025.

Bagi sebagian pengamat dan kelompok masyarakat sipil, urutan waktu kedua peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan kritis mengenai batas antara kalkulasi bisnis yang rasional dan potensi konflik kepentingan. Namun, di sisi lain, pelaku industri hulu migas dan pihak korporasi memandang transaksi tersebut sebagai langkah bisnis biasa yang justru menyelamatkan kepastian investasi di wilayah perbatasan yang strategis.

Untuk membedah fenomena ini secara objektif, literatur ekonomi politik menyediakan kerangka konseptual yang relevan, salah satunya melalui konsep kapitalisme kroni (crony capitalism) yang banyak dikaji oleh ekonom seperti Mancur Olson maupun David Kang. Dalam teori ini, kapitalisme kroni terjadi ketika keberhasilan sebuah entitas bisnis tidak semata-mata ditentukan oleh efisiensi pasar atau inovasi, melainkan oleh kedekatan hubungan personal atau kekerabatan dengan pemegang otoritas negara. Kedekatan tersebut dikhawatirkan dapat menciptakan asimetri informasi, kemudahan perizinan, atau jaminan pasar yang mengurangi risiko bisnis secara tidak wajar.

Selain itu, teori pemburuan rente (rent-seeking) yang dipopulerkan oleh Anne Krueger dan Gordon Tullock menyoroti bagaimana pelaku usaha berupaya memperoleh keuntungan ekonomi melalui manipulasi atau pemanfaatan lingkungan regulasi, alih-alih menciptakan nilai tambah baru. Dalam konteks industri ekstraktif, pengamat kebijakan publik sering mewaspadai potensi munculnya moral hazard ketika pembeli utama komoditas—dalam hal ini PLN EPI sebagai anak usaha BUMN—bertransaksi dengan entitas bisnis yang terafiliasi dengan keluarga pejabat tinggi negara.

Dari sudut pandang kritis ini, publik berhak mempertanyakan: apakah keputusan PT Nations Natuna Barat masuk ke Blok Duyung murni didorong oleh pembacaan peluang pasar setelah adanya kepastian off-taker (pembeli siaga) dari PLN EPI pada Juli 2025, ataukah terdapat faktor kedekatan struktural yang memuluskan jalan? Pertanyaan retoris semacam ini esensial dalam negara demokrasi untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tetap tunduk pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan usaha yang sehat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945.

Di sisi yang berseberangan, logika investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi memiliki karakteristik yang sangat spesifik dan berisiko tinggi (high risk, high capital). Dalam perspektif ekonomi industri dan manajemen risiko korporasi, masuknya investor baru setelah tercapainya perjanjian jual beli gas (GSA) merupakan praktik yang sangat lazim, bahkan sering kali menjadi prasyarat mutlak sebelum keputusan investasi akhir (Final Investment Decision/FID) diambil.

Sebelum kontrak dengan PLN EPI diteken pada Juli 2025, Lapangan Mako di Blok Duyung menghadapi tantangan komersialisasi yang panjang terkait kepastian infrastruktur pipa dan penyerapan pasar domestik. Tanpa adanya pembeli yang terikat kontrak jangka panjang, proyek gas lepas pantai (offshore) di perairan Natuna yang dalam dan jauh dari pusat industri sulit mendapatkan pendanaan perbankan maupun mitra strategis.

Oleh karena itu, kalangan pelaku usaha dan analis energi menilai bahwa akuisisi 75 persen hak partisipasi oleh grup usaha nasional seperti Arsari Group justru dapat dibaca sebagai sinyal positif bagi ketahanan energi nasional. Kehadiran investor domestik yang memiliki kapasitas permodalan kuat mengisi celah yang ditinggalkan atau dilepas oleh operator asing sebelumnya, sehingga proyek strategis nasional di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara tidak mangkrak. Dalam kerangka ini, melihat potensi bisnis yang sudah memiliki kepastian pembeli adalah bentuk rasionalitas ekonomi dan mitigasi risiko yang wajar dilakukan oleh korporasi mana pun.

Perbedaan cara pandang antara kecurigaan terhadap kapitalisme kroni dan rasionalitas bisnis hulu migas menunjukkan betapa tipisnya garis pemisah antara kepentingan publik dan privat dalam proyek strategis negara. Dalam teori tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta prinsip keterbukaan informasi publik, satu-satunya cara untuk meredam spekulasi mengenai konflik kepentingan bukanlah dengan melarang warga negara berusaha, melainkan dengan memperketat mekanisme pengawasan dan transparansi.

Publik dan otoritas pengawas—seperti SKK Migas, Kementerian ESDM, hingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)—memiliki peran sentral untuk memastikan bahwa seluruh proses alih kelola hak partisipasi, valuasi aset, hingga pelaksanaan kontrak jual beli gas dengan PLN EPI berjalan sesuai mekanisme pasar yang wajar (arm's length principle). Transparansi mengenai skema harga gas, komitmen investasi (firm commitment), serta tidak adanya perlakuan istimewa dari regulator akan menjadi pembuktian paling sahih.

Pada akhirnya, waktu dan rekam jejak operasional di lapangan yang akan menjawab keraguan publik. Jika pengembangan Lapangan Mako berjalan tepat waktu, efisien, dan memberikan kontribusi nyata bagi pasokan energi domestik serta penerimaan negara tanpa membebani keuangan BUMN, maka transaksi tersebut akan tercatat sebagai langkah bisnis yang produktif. Sebaliknya, jika ditemukan penyimpangan tata kelola, kekhawatiran mengenai bayang-bayang kapitalisme kroni akan menemukan pembenarannya.

 

Redaksi Energi Juang News

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Hiski Darmayana

Tags

Terkini

X