Oleh: Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Energi Juang News, Jakarta– Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa pendidikan dasar harus gratis, termasuk di sekolah swasta tertentu, menjadi titik balik dalam wajah sistem pendidikan Indonesia. Namun, di balik semangat egaliter itu, tersembunyi berbagai tantangan pelik yang perlu dibedah secara kritis.
MK menafsirkan Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas secara lebih inklusif. Pasal tersebut menyebut bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya."
Selama ini, frasa “tanpa memungut biaya” cenderung dimaknai hanya berlaku di sekolah negeri. Padahal, dalam praktiknya, ribuan anak Indonesia menempuh pendidikan dasar di sekolah swasta bukan karena pilihan bebas, melainkan karena ketiadaan sekolah negeri di wilayah mereka.
Menurut data Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), ada 241 kabupaten/kota hampir 47% dari total wilayah di Indonesia yang mengalami kekurangan daya tampung SMP negeri dan madrasah. Artinya, sebagian besar anak usia sekolah terpaksa masuk sekolah swasta karena tak ada alternatif lain. Dalam konteks inilah, kewajiban pendidikan gratis tak bisa hanya dibebankan kepada sekolah negeri semata.
Namun, keputusan MK juga menekankan adanya klasifikasi yang perlu diperjelas. Banyak sekolah swasta didirikan oleh yayasan berbasis agama seperti Muhammadiyah dan Katolik, yang selama ini berperan besar dalam menyelenggarakan pendidikan dasar.
Mereka tidak selalu mendapatkan bantuan pemerintah, dan sering mengandalkan biaya dari peserta didik demi keberlangsungan operasional. Lantas, bagaimana kebijakan pendidikan gratis bisa diterapkan tanpa mematikan daya hidup lembaga-lembaga ini?