Oleh : Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Indonesia sedang berjalan di atas jurang yang berbahaya. Angka-angka di atas kertas memang tampak aman, tapi di balik laporan resmi Bank Indonesia soal cadangan devisa sebesar US$150,7 miliar pada Agustus 2025, ada bom waktu yang siap meledak.
Penurunan cadangan sebesar US$1,3 miliar dari bulan sebelumnya bukan sekadar fluktuasi biasa, melainkan sinyal bahwa negeri ini sedang dipaksa membayar harga mahal dari utang luar negeri yang kian menjerat.
Bahaya Utang dan Terkurasnya Cadangan Devisa
Pemerintah mungkin berusaha menenangkan dengan jargon “posisi cadangan devisa masih aman, cukup untuk enam bulan impor”. Tapi narasi itu hanya menutupi fakta paling telanjang: devisa kita terkuras karena bayar utang. Dan utang itu bukan sekadar angka, melainkan ancaman nyata bagi kedaulatan.
Ekonom Faisal Basri sudah mengingatkan, jika Indonesia gagal bayar (default), skenario paling mungkin adalah kita kembali ke meja Dana Moneter Internasional (IMF), seperti 1998. Semua orang tahu apa artinya: kedaulatan negeri ini bisa digadaikan lewat syarat-syarat kejam yang merampas hak rakyat atas harga pangan, energi, dan layanan publik.
Sejarah mencatat bagaimana LoI (Letter of Intent) dengan IMF dulu justru memperburuk kondisi: harga BBM naik, subsidi dipangkas, rupiah terjun bebas, dan rakyat menanggung derita paling parah. Apakah kita mau mengulang sejarah kelam itu? Sayangnya, arah kebijakan hari ini justru menuju jurang yang sama.
Ancaman IMF dan Bayang-Bayang Krisis 1998
Data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempertegas bahayanya. Rasio utang terhadap penerimaan negara kini tembus 369% jauh melampaui rekomendasi IMF maupun International Debt Relief yang hanya 90–176 persen. Artinya, penerimaan negara tidak lagi cukup menopang kewajiban utang.