Oleh : Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Di Negeri ini, kebebasan berpendapat masih belum aman. Pengalaman tragis aktivis lingkungan bernama Vian Ruma di Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan betapa rentannya suara-suara rakyat, terutama mereka yang membela tanah, air, dan kehidupan marginal, terhadap kekerasan yang nyata.
Ketika seorang aktivis dibungkam dengan cara yang paling ekstrem kehilangan nyawa itu bukan hanya tragedi pribadi, tapi kegagalan sistemik dari negara yang seharusnya melindungi mereka.
Komisi HAM DPR telah mendesak aparat untuk mengungkap kasus kematian Vian Ruma secara transparan dan sesuai fakta. Tuntutan ini tidak terdengar berlebihan jika kita menyadari konteks: rendahnya penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap aktivis di daerah-daerah, lemahnya perlindungan hukum bagi mereka yang kritis terhadap kebijakan proyek ekstraktif, dan sering kali minimnya penyidikan yang memenuhi rasa keadilan publik.
Kasus Vian bukan satu-satunya. Sejarah mencatat kasus-kasus yang menonjol antara lain pembunuhan Munir Said Thalib yang diracun pada 2004, hilangnya sejumlah aktivis dalam peristiwa penculikan 1997-1998, hingga kasus aktivis lingkungan seperti Golfried Siregar yang dibunuh pada 2019.
Organisasi seperti Komnas HAM dan KontraS terus berjuang mengusut kasus-kasus ini untuk mencari keadilan bagi para korban dan keluarganya. Fakta-fakta ini menegaskan bahwa ancaman terhadap aktivis bukan kejadian tunggal, melainkan pola berulang yang terus menghantui demokrasi kita.
Di berbagai wilayah di NTT, paparan konflik sumber daya alam, pertarungan lahan dengan korporasi, hingga intimidasi terhadap aktivis sudah sering terdokumentasi. Namun, hanya sedikit dari kasus tersebut yang benar-benar sampai ke pengadilan, apalagi sampai ada putusan tegas menghukum pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kondisi ini memunculkan persepsi bahwa aktivis bukan hanya “dimarjinalkan”, tetapi secara literal berada dalam bahaya hidup.