Oleh : Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Pemerintah telah merilis Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025–2060, yang secara resmi menyatakan bahwa PLTU batu bara masih akan menjadi pemain kunci dalam sistem kelistrikan nasional.
Alih-alih berani memutus ketergantungan pada fosil, kebijakan ini malah memperpanjang umur batubara melalui mekanisme co-firing, gas, dan teknologi penangkapan karbon (CCS).
Koalisi masyarakat sipil Bersihkan Indonesia telah menggugat RUKN itu ke PTUN dengan tuduhan bahwa rencana tersebut adalah “cara paling boros” untuk mencapai net zero emisi 2060. Mereka menyoroti fakta bahwa RUKN memaksakan perpanjangan era batu bara, alih-alih melakukan pensiun dini PLTU secara tegas. Nyatanya, pemerintah sendiri tampak tidak memasukkan rencana pensiun dini PLTU batu bara dengan tegas dalam RUKN baru ini.
Padahal jika dunia benar-benar ingin menurunkan jejak karbonnya, PLTU fosil harus dipensiunkan lebih awal, bukan diperpanjang lewat trik-trik teknologi mahal dan tak pasti seperti CCS.
Kontradiksi ini semakin tajam ketika kita membaca bahwa sebagian besar investasi dalam rencana listrik ke depan tetap diarahkan ke infrastruktur batubara dan pemanfaatan solusi “campuran fosil + terbarukan”, padahal data dan analisis dari lembaga riset menegaskan bahwa porsi EBT (energi baru dan terbarukan) yang sesungguhnya harus dipercepat.
Bahkan IESR dan lembaga lain menunjukkan bahwa penghapusan gas dan CCS serta memperkuat energi terbarukan bisa menghemat biaya hingga sepertiga dibanding strategi yang mengandalkan batu bara.
Dengan skenario RUKN sekarang, Indonesia justru berisiko “dikurung” dalam sistem listrik ber-emisi tinggi. Ketergantungan jangka panjang pada PLTU batubara membawa dampak nyata: polusi udara, kerusakan lingkungan di area tambang, tantangan kesehatan masyarakat, serta tekanan pada subsidi energi dan harga listrik masyarakat.
Apa perspektif baru yang perlu dibangkitkan kepada publik?