• Kamis, 19 November 2026

Cengkeraman Pemerintah atas TikTok: Otoritarianisme Kekang Dunia Digital

Photo Author
ET, EnergiJuangNews.com
- Senin, 6 Oktober 2025 | 15:00 WIB


Oleh : Esteria Tamba
(Penulis,Aktivis)





Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) baru-baru ini mengumumkan pencabutan pembekuan TikTok setelah platform asal Tiongkok itu menyerahkan data yang diminta pemerintah. Data tersebut berupa traffic harian, eskalasi fitur live, hingga informasi terkait gift dan monetisasi akun pada periode 25–30 Agustus 2025 bertepatan dengan gelombang unjuk rasa yang berakhir rusuh di sejumlah kota. Komdigi beralasan permintaan data ini semata untuk pengawasan perjudian daring, bukan untuk melacak akun yang menyiarkan demonstrasi.





Data TikTok, Judi Online, dan Ancaman Otoritarianisme Digital





Namun, publik berhak curiga. Sebab dalam praktiknya, garis pemisah antara pengawasan perjudian online dan pengawasan aktivitas politik warga sangat tipis. Apalagi, data yang diminta berkaitan langsung dengan penggunaan fitur siaran langsung, yang pada saat itu banyak dipakai untuk menyiarkan aksi protes.





Komdigi berdalih mereka memiliki dasar hukum melalui Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 Pasal 21 ayat 1, yang mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) privat memberikan akses data untuk pengawasan. Tetapi, sebagaimana dikritik Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), regulasi ini adalah pasal karet yang tak memiliki batasan jelas. Akibatnya, kewenangan pemerintah bisa melebar ke mana saja: dari isu perjudian daring hingga membungkam seruan demonstrasi.





Baca juga : Benefit Untuk Pedagang China: Wujud Neokolonialisme Melalui Tiktok





Inilah problem mendasar politik hukum digital di Indonesia: regulasi yang kabur, minim transparansi, dan rentan disalahgunakan. Alih-alih melindungi ruang digital warga, negara justru memperluas kontrolnya dengan dalih “pengawasan”. Padahal, pengawasan tanpa batas adalah jalan menuju otoritarianisme digital.





Kita tidak bisa lupa, media sosial selama ini menjadi ruang alternatif bagi warga untuk menyalurkan aspirasi, terutama ketika ruang-ruang formal dipersempit. TikTok, dengan ratusan juta pengguna di Indonesia, menjadi kanal bagi ekspresi, solidaritas, bahkan dokumentasi pelanggaran. Jika data penggunaan platform ini bisa diakses pemerintah tanpa mekanisme akuntabel, maka kebebasan berekspresi di ruang digital akan terancam.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: ET

Tags

Terkini

X