• Kamis, 19 November 2026

Ambang Batas Parlemen: Ikhtiar Membendung Liberalisme Politik Ugal-ugalan

Photo Author
ET, EnergiJuangNews.com
- Selasa, 3 Februari 2026 | 15:52 WIB


Oleh Esteria Tamba
(Penulis/Aktivis)





Perdebatan mengenai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) kembali mengemuka menjelang siklus pemilu berikutnya. Sejumlah kalangan menuntut penghapusan ambang batas dengan dalih demokrasi yang lebih inklusif dan representatif.





Namun, tuntutan tersebut patut dikaji secara kritis. Dalam konteks Indonesia, parliamentary threshold justru tetap diperlukan sebagai instrumen politik untuk membendung liberalisme politik yang ugal-ugalan dan berpotensi merusak bangunan demokrasi nasional.





Landasan Teoretis: Demokrasi, Aturan Main, dan Fragmentasi Partai





Secara teoritis, demokrasi tidak identik dengan kebebasan tanpa batas. Giovanni Sartori, dalam The Theory of Democracy Revisited, menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan tata aturan (rules of the game) agar kebebasan politik tidak berubah menjadi fragmentasi ekstrem yang melumpuhkan efektivitas pemerintahan. Sistem kepartaian yang terlalu terfragmentasi—akibat absennya ambang batas—akan menghasilkan parlemen yang rapuh, sulit membangun konsensus, dan rentan terhadap transaksi politik jangka pendek.





Baca juga : Penggusuran Padang Halaban: Negara yang Tunduk pada Korporasi





Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa parliamentary threshold merupakan mekanisme umum dalam demokrasi elektoral modern untuk menjaga keseimbangan antara representasi dan stabilitas. Klaus von Beyme menyebut ambang batas sebagai institutional corrective untuk mencegah masuknya partai-partai oportunistik yang tidak memiliki basis sosial ideologis yang jelas, tetapi sekadar memanfaatkan celah elektoral.





Konteks Indonesia dan Kritik Bung Karno terhadap Liberalisme Politik





Dalam konteks Indonesia, argumen tersebut menemukan relevansinya yang kuat. Sistem multipartai ekstrem pasca-Reformasi telah berkali-kali menimbulkan parlemen yang gemuk secara jumlah partai, namun miskin kualitas deliberasi. Tanpa ambang batas yang memadai, parlemen berisiko menjadi arena liberalisme politik liar: partai dibentuk bukan sebagai alat perjuangan ideologis rakyat, melainkan sebagai kendaraan elite untuk negosiasi kekuasaan.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: ET

Tags

Terkini

X