• Kamis, 19 November 2026

Sejarah Kelam Mudik 2026

Photo Author
ET, EnergiJuangNews.com
- Senin, 16 Maret 2026 | 15:00 WIB


Esteria Tamba
(Aktivis, Penulis)





Pemerataan infrastruktur sering kali diposisikan sebagai "kitab suci" pembangunan dalam narasi birokrasi kita, sebuah mantra yang dirapal untuk meyakinkan publik bahwa konektivitas antarwilayah sedang berada dalam kondisi prima.





Namun, peristiwa Sejarah Kelam Mudik 2026 yang menyaksikan lumpuhnya akses Jambi-Palembang hingga 16 jam akibat kecelakaan beruntun memberikan kita sebuah anomali spasial yang menarik untuk dibedah secara akademis. Bagaimana mungkin sebuah perjalanan yang secara teoritis hanya memakan waktu 60 menit melalui jalan tol jika sudah tersambung sempurna harus berubah menjadi nestapa setengah hari bagi para pemudik yang terjebak di jalur arteri yang kelelahan?





Kementerian Perhubungan, di bawah mandat efisiensi anggaran periode kedua kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, seolah-olah sedang menari di atas tali tipis antara ambisi pembangunan dan keterbatasan fiskal yang nyata. Data menunjukkan adanya upaya pembukaan jalur fungsional sepanjang 77,55 km di ruas Palembang-Betung sebagai solusi instan.





Namun, dalam perspektif konektivitas wilayah, jalur fungsional ini tak ubahnya sebuah "plaster" pada luka yang menganga. Sarkasme lembutnya adalah kita sangat mahir membuka jalur darurat saat Lebaran, namun seolah sangat "fungsional" pula dalam melupakan bahwa tanpa penyelesaian tulang punggung Tol Trans-Sumatera yang utuh, titik-titik mati atau bottlenecks hanya akan berpindah dari satu gerbang tol ke jalan lintas yang sempit, bukan menghilang.





Tragedi Jambi-Palembang adalah bukti otentik bahwa ketika infrastruktur modern dipaksakan bertemu dengan titik penyumbat di jalan arteri yang belum terbenahi, hasilnya bukan percepatan, melainkan akumulasi risiko fatalitas. Kondisi ini diperparah oleh penurunan daya beli masyarakat yang tercermin dalam Hasil Survei Badan Kebijakan Transportasi 2026, di mana pergerakan nasional menyusut menjadi 143,9 juta orang.





Penurunan ini, yang secara eufemisme sering disebut sebagai "penyesuaian ekonomi," seharusnya memberikan ruang napas bagi beban jalan kita. Namun, kenyataannya tetap sama: kemacetan ekstrem tetap menjadi tamu rutin. Pemerintah tampak lebih sibuk menggelontorkan paket stimulus ekonomi sebesar Rp 12,83 triliun, termasuk diskon tarif tol senilai Rp 200 miliar, ketimbang memastikan standar keselamatan di jalur-jalur non-tol yang minim penerangan dan rambu.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: ET

Tags

Terkini

X