• Kamis, 19 November 2026

Ajakan Menteri Matikan Kompor: Reduksi Problem Struktural Jadi Individual

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Jumat, 27 Maret 2026 | 15:20 WIB


Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia yang mengajak masyarakat menghemat gas dengan mematikan kompor setelah masakan matang, sekilas terdengar normatif, bahkan masuk akal. Namun, jika ditelaah lebih dalam, pernyataan tersebut justru mencerminkan problem klasik dalam tata kelola kebijakan publik di Indonesia: reduksi persoalan struktural menjadi sekadar imbauan perilaku individual.





Dalam perspektif teori kebijakan publik, pendekatan semacam ini dikenal sebagai behavioral simplification yakni kecenderungan pemerintah menyederhanakan persoalan kompleks menjadi tindakan-tindakan mikro yang bersifat individual. Padahal, seperti dikemukakan oleh Harold D. Lasswell, esensi kebijakan publik adalah “who gets what, when, and how.” Dengan kata lain, kebijakan publik seharusnya berfokus pada distribusi sumber daya, desain sistem, serta intervensi struktural, bukan sekadar edukasi perilaku yang sudah menjadi pengetahuan umum.


Dari Imbauan Hemat Gas ke Reduksi Masalah Struktural





Imbauan untuk mematikan kompor setelah masakan matang bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat. Bahkan, praktik tersebut telah lama menjadi bagian dari kebiasaan rumah tangga, terutama di tengah tekanan ekonomi yang membuat masyarakat secara alami berusaha berhemat.





Di sini, muncul pertanyaan mendasar: apakah peran seorang Menteri Energi sebatas mengulang hal-hal yang sudah dipahami rakyat?





Dalam kerangka good governance, sebagaimana dirumuskan oleh World Bank, pemerintah dituntut untuk menghadirkan kebijakan yang efektif, efisien, dan berdampak sistemik. Artinya, pejabat publik seharusnya memprioritaskan solusi pada level makro: memperbaiki distribusi energi, mengurangi kebocoran pasokan, mempercepat transisi energi, serta memastikan keadilan akses energi bagi seluruh lapisan masyarakat.





Kritik terhadap pernyataan Menteri ESDM ini bukan berarti menolak pentingnya kesadaran hemat energi di tingkat individu. Namun, dalam hierarki kebijakan, edukasi publik hanyalah lapisan paling dasar. Tanpa diiringi kebijakan struktural, imbauan tersebut berisiko menjadi simbolisme sebuah retorika yang terdengar baik, tetapi minim dampak nyata.





Lebih jauh, pendekatan yang terlalu menekankan tanggung jawab individu dapat mengaburkan tanggung jawab negara. Dalam teori public accountability, sebagaimana dibahas oleh Mark Bovens, akuntabilitas pemerintah tidak dapat dialihkan kepada warga. Ketika negara menghadapi persoalan energi baik terkait pasokan gas, subsidi, maupun ketergantungan pada energi fosil maka negara tidak dapat sekadar meminta rakyat berhemat tanpa menunjukkan langkah konkret dalam pembenahan sistem.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X