• Kamis, 19 November 2026

Benarkah Pasal 18 Ayat (3) PKPU 19/2023 Dibuat untuk Gibran?

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Jumat, 25 September 2026 | 12:01 WIB


Ada satu pertanyaan yang kini layak diajukan secara terbuka: apakah Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 memang dimunculkan untuk mengakomodasi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024?


Pertanyaan itu bukan semata-mata lahir dari spekulasi politik. Ia muncul karena terdapat persoalan kronologis dan normatif yang sedang dipersoalkan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan pendidikan Gibran.


Dalam sidang yang berlangsung pada September 2026, Ketua KPU Mohammad Afifuddin menyatakan bahwa norma Pasal 18 ayat (3) tersebut memang baru diciptakan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dan tidak terdapat dalam PKPU-PKPU sebelumnya.


Di sinilah pertanyaan publik menjadi relevan: mengapa norma yang sangat spesifik mengenai calon yang menempuh pendidikan sekolah menengah di luar negeri baru muncul menjelang Pilpres 2024?


PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengatur pencalonan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m, dokumen persyaratan calon mencakup bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.


Namun, ayat (3) kemudian memberikan pengecualian. Ketentuan itu menyatakan bahwa bukti kelulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.


Secara tekstual, norma tersebut tidak secara langsung menghapus syarat pendidikan minimal SMA. Yang dikecualikan adalah bukti dokumen tertentu. Ini merupakan pembedaan penting.


Sebab, Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus berpendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau sekolah lain yang sederajat. Dengan demikian, PKPU sebagai peraturan pelaksana tidak semestinya ditafsirkan sebagai norma yang menghapus syarat substantif yang telah ditetapkan undang-undang.


Persoalannya kemudian bergeser menjadi jauh lebih mendasar: apakah seseorang yang tidak menyerahkan bukti kelulusan sekolah menengah dari sekolah asing benar-benar dapat dianggap telah memenuhi syarat pendidikan minimal sebagaimana diwajibkan UU Pemilu hanya karena memiliki ijazah perguruan tinggi?


Dan pertanyaan berikutnya: apa dasar hukum dan alasan administratif KPU menciptakan pengecualian tersebut? Mengapa baru muncul pada 2023? Di sinilah aspek kronologis menjadi penting.


Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih bahkan secara eksplisit mempertanyakan apakah norma tersebut memang dibuat untuk seluruh pemilu mendatang atau hanya spesifik untuk Pilpres 2024.


Pertanyaan tersebut sangat wajar. Sebab, sebuah norma hukum yang memberikan pengecualian terhadap persyaratan administrasi harus mempunyai alasan pembentukan yang dapat ditelusuri. Apalagi norma itu berkaitan langsung dengan persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden.


Jika norma tersebut memang merupakan kebutuhan administratif yang bersifat umum, mengapa baru muncul dalam regulasi Pilpres 2024?


Jika memang merupakan konsekuensi dari kebutuhan mengakomodasi lulusan sekolah asing, mengapa ketentuan serupa tidak terdapat dalam regulasi pencalonan Pilpres sebelumnya?

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Terkini

X