• Kamis, 19 November 2026

Giring Mundur dari PSI: Kala Bahtera "Termul" Retak 

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Senin, 9 November 2026 | 17:20 WIB

Dinamika politik nasional kembali menyuguhkan manuver yang sarat simbolis sekaligus substantif. Pengunduran diri Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada saat jelang agenda penting DPR RI terkait putusan Mahkamah Agung (MA) atas pembatalan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bukanlah sebuah kebetulan temporal belaka.



Di balik alasan normatif mengenai ketidakcocokan visi, momentum ini merupakan pesan gamblang: kelompok loyalis Joko Widodo atau yang populer dijuluki kelompok "Termul" sedang memasuki fase kritis dekonstruksi kekuasaan.



Dalam perspektif teori Sosiologi Politik dan Patron-Client Relations yang dikembangkan oleh James C. Scott, hubungan politik berbasis patronase hanya dapat bertahan selama patron memiliki sumber daya kekuasaan yang kebal dari guncangan struktural dan sanggup mendistribusikan proteksi politik secara konsisten. Ketika legitimasi hukum sang patron—atau dalam hal ini anak emas dari patron utama—mulai terdesakan oleh institusi seperti MA, maka jaringan klien (clientelism) di sekelilingnya secara alamiah akan mengalami lonjakan kecemasan eksistensial.



Langkah Giring melompat keluar dari bahtera PSI—partai yang selama ini memosisikan diri sebagai wadah utama gerakan politis keluarga Jokowi—dapat dibaca melalui lensa teori Rats Leaving a Sinking Ship dalam analisis perilaku elit (elite behavior analysis). Ketika sebuah perahu politik mulai goyah akibat pukulan legal-formal dan hilangnya proteksi politik mutlak, aktor politik individual akan cenderung melakukan kalkulasi penyelamatan diri (self-preservation). Posisi Giring sebagai bagian dari kabinet memberikan insentif untuk mengamankan portofolio biografisnya agar tidak terseret ke dalam krisis legitimasi yang kian membesar di tubuh partai dan lingkaran loyalis pendukungnya.



Guncangan ini terasa makin masif manakala kita melihat konteks putusan MA yang membatalkan suket penyetaraan ijazah Gibran. Berdasarkan konsep Stabilitas Rezim dan Legitimasi Hukum dari Max Weber, kekuasaan modern bertumpu pada rational-legal authority (otoritas rasional-legal). Ketika fondasi legal-formal seorang pejabat tinggi negara digugat dan dibatalkan di tingkat pengkasasian tertinggi, yang runtuh bukan sekadar selembar dokumen administrasi, melainkan prinsip dasar legitimasi kekuasaan itu sendiri.



Implikasi dari proses di DPR RI menjadi ujian berat bagi bertahannya simpul-simpul kekuasaan kelompok pendukung Jokowi. Retaknya PSI—mulai dari kemunduran tokoh ikoniknya—menunjukkan hadirnya desentralisasi ketakutan di tingkat internal. Jaringan pendukung yang selama ini bersatu karena magnitudo figur dan akses kekuasaan, kini kehilangan daya rekatnya akibat krisis kepercayaan dan ketidakpastian hukum yang membayang.



Mundurnya Giring Ganesha dari PSI di ambang momentum krusial ini adalah sinyal manifes dari pergeseran tektonik politik nasional. Ini bukan lagi sekadar dinamika internal partai atau kejenuhan kader individual, melainkan gejala klinis awal dari pembusukan internal (internal decay) konsolidasi politik pendukung Jokowi. Ketika fondasi hukum terguncang dan loyalis utama mulai mengambil jarak, fenomena ini secara gamblang menegaskan bahwa kelompok kekuasaan yang pernah begitu solid kini berada dalam kondisi paling kritis sejak masa transisi pemerintahan.




Redaksi Energi Juang News

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: HD

Tags

Terkini

X