Oleh: Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Energi Juang News, Jakarta– Polemik seputar Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) telah meluas dan melibatkan beragam kalangan. Perubahan regulasi ini memunculkan pro dan kontra, terutama terkait dengan isu dwifungsi TNI, peran prajurit dalam ranah sipil, dan potensi implikasi terhadap stabilitas demokrasi Indonesia.
Namun, terlepas dari perdebatan ini, polemik RUU TNI dapat menjadi momen refleksi atas gagasan Sukarno tentang militer yang ideal bagi Indonesia.
Bung Karno dalam berbagai pidatonya telah memberikan landasan filosofis yang jelas mengenai peran TNI dalam negara.
Dalam pidatonya pada 17 Agustus 1953, Sukarno menegaskan bahwa "Angkatan perang tidak boleh ikut-ikut politik, tidak boleh diombang-ambingkan oleh sesuatu politik."
Pernyataan ini menegaskan bahwa militer harus tetap netral dan tidak terlibat dalam kepentingan politik praktis. TNI seharusnya menjadi alat negara, bukan alat kepentingan kelompok atau individu tertentu.
Selain itu, dalam Amanat HUT Angkatan Perang 1956, Bung Karno menekankan bahwa Indonesia adalah bangsa cinta damai, tetapi siap mempertahankan kemerdekaan jika diserang. Hal ini menunjukkan bahwa TNI bukan alat ekspansi atau dominasi, tetapi kekuatan pertahanan yang berlandaskan prinsip nasionalisme dan anti-imperialisme.