goresan-pena

Hari Buruh: Warisan Bung Karno yang Belum Tuntas

ET
Kamis, 1 Mei 2025 | 19:00 WIB



Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat masih banyak perusahaan besar yang mengakali sistem kontrak dan outsourcing untuk menghindari kewajiban membayar upah sesuai standar. Bahkan, di sejumlah kawasan industri, buruh perempuan masih menerima upah di bawah Rp3 juta per bulan, yang jauh dari cukup untuk hidup layak.





Kebijakan UMR yang ditentukan pemerintah provinsi memang hadir sebagai batas minimum, namun implementasinya lemah. Pemerintah sering kali tidak tegas terhadap perusahaan yang melanggar, dan pengawasan lapangan masih minim. Padahal, Pasal 88 UU Ketenagakerjaan jelas menegaskan bahwa upah minimum adalah hak yang tidak bisa dinegosiasikan.





Hari Buruh tahun ini seharusnya menjadi momen reflektif, bukan sekadar tradisi demonstrasi tahunan. Pemerintah harus tegas dalam menindak pelanggaran UMR dan mendorong reformasi sistem pengupahan yang berkeadilan. Sementara itu, masyarakat pun harus berhenti melihat buruh sebagai elemen pinggiran. Mereka adalah fondasi ekonomi nasional — dari sektor manufaktur hingga pelayanan publik.





Jika kita masih abai terhadap kesejahteraan buruh, maka sesungguhnya kita sedang mengingkari amanat kemerdekaan itu sendiri.





Redaksi Energi Juang News


Halaman:

Tags

Terkini