Menyikapi penjajahan Israel di Palestina, sikap Sukarno pun tegas: tak mau berhubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan, pemerintahan Sukarno menolak keikutsertaan Israel dalam Asian Games 1962.
Kini, Presiden Prabowo membuka wacana membuka hubungan diplomatik dengan Israel berbasiskan syarat yang tegas. Syarat yang mutlak harus terpenuhi adalah Israel harus mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Negara Palestina.
Sejatinya, syarat itu tidaklah cukup. Indonesia juga harus memastikan Israel menghentikan segala bentuk agresi militer nya terhadap Palestina. Bahkan, negeri Zionis itu juga harus menyetop agresinya terhadap negeri-negeri lainnya di Timur Tengah seperti Lebanon dan Suriah.
Yang lebih penting lagi, terjalin atau tidaknya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel dimasa depan, spirit anti kolonialisme dan imperialisme tetap harus menjadi 'roh' dalam politik luar negeri Indonesia.
Spirit inilah yang melandasi penolakan Indonesia terhadap invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003. Semangat ini juga yang menjadi landasan bagi Indonesia kritis pada serangan Rusia ke Ukraina.
Dan sampai kapanpun, spirit ini harus tetap menjadi landasan politik luar negeri kita. Sebab, bukan cuma karena semangat ini dibangun susah payah oleh Sukarno dan seluruh pendiri bangsa.
Tapi juga karena konstitusi Indonesia (UUD 1945) telah menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Selain itu, UUD 1945 juga menegaskan, penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Redaksi Energi Juang News