Oleh : Santri Agung Wardana
Energi Juang News, Jakarta– Koperasi merupakan salah satu bentuk usaha bersama yang tumbuh dari dan untuk rakyat, berlandaskan prinsip kebersamaan, keadilan, dan demokrasi ekonomi. Di Indonesia, sejarah koperasi telah dimulai sejak masa penjajahan, dengan tonggak pentingnya adalah berdirinya koperasi pertama oleh R. Aria Wiriatmadja pada tahun 1896 di Purwokerto.
Gerakan koperasi kemudian semakin kuat setelah kemerdekaan, ketika Bung Hatta — Bapak Koperasi Indonesia — menekankan pentingnya koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dalam upaya menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi.
Kehadiran pasal 33 dalam Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ini menjadi dasar konstitusional bagi keberadaan koperasi di Indonesia. Membaca narasi Undang Undang Dasar 1945 serta Bung Hatta yang menjadi symbol dari gagasan ini seharusnya cukup meyakinkan para penerus bangsa kedepan, bahwa gagasan ini lah jawaban dari kemajuan ekonomi bangsa.
Melihat perkembangan ekonomi Indonesia hari ini ditengah Krisis global dunia membuat masyarakat berpikir kemana arah kebijakan negara ini berjalan? Keputusan keputusan politik telah dijalankan oleh negara hingga melahirkan sosok presiden ke 8 bagi negara ini.
Sebuah negara tentu tidak boleh vacuum of power dalam perjalananya dengan kondisi yang ada, beberapa catatan dalam proses perjalanan kepemimpinan presiden Prabowo Subianto yang belum genap 1 tahun, dimulai dengan implementasi janji politik makan Gratis, lalu berjalan pula efisiensi Anggaran belanja disetiap tingkatan, hingga sampai penindakan pelaku kejahatan korupsi yang paling “gong”nya dengan terungkapnya dugaan di PT. Pertamina Patra Niaga cukup meyakinkan masyarakat.
Terbaru Presiden Prabowo melalui Instruksi Presiden no. 9 tahun 2025 mengeluarkan kebijakan pendirian Koperasi Merah Putih dimana dalam Instruksi nya memerintahkan seluruh kementrian dan Lembaga baik di tingkat nasional maupun tingkat porvinsi dan kota/kabupaten untuk menyukseskan pendirian 80 ribu Koperasi Merah Putih se Indonesia. Melihat program ini tampaknya ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji apakah betul program ini mampu dilaksanakan atau ini hanya gincu belaka untuk mengalihkan pandangan masyarakat saja.