goresan-pena

Izin Tambang Raja Ampat Dicabut, Kelas Menengah Sukses Tekan Oligarki

HD
Rabu, 11 Juni 2025 | 10:59 WIB


Oleh Hiski Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)





Pemerintah akhirnya mencabut izin usaha pertambangan (IUP) yang dimiliki empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Konon, pencabutan IUP ini merupakan hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto belum lama ini.





Penambangan nikel di kawasan Raja Ampat memang menuai amarah publik. Betapa tidak, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-XXI/2023 tegas menyatakan bahwa penambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan (irreversible) dan melanggar prinsip keadilan antargenerasi.





Putusan MK itu memperkuat UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menegaskan pelarangan aktivitas pertambangan jika berpotensi mencemari lingkungan dan merugikan masyarakat.





Raja Ampat pun sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional konservasi keanekaragaman hayati melalui Perpres No. 81 Tahun 2023. Dan dalam peraturan tersebut, tidak dicantumkan aktivitas tambang sebagai bagian dari tata ruang wilayah.





Kemarahan publik termanifestasi dalam aksi-aksi beberapa kelompok yang termasuk kategori kelas menengah. Adalah aktivis Greenpeace Indonesia yang mengawalinya. Bersama empat anak muda Papua dari Raja Ampat, mereka menggelar aksi damai menyuarakan dampak buruk pertambangan nikel bagi lingkungan hidup dan masyarakat.





Aksi itu dilakukan saat Wakil Menteri Luar Negeri, Arief Havas Oegroseno, berpidato dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference 2025, di Jakarta beberapa waktu lalu.


Halaman:

Tags

Terkini