Oleh Hiski Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Sidang Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) di Jenewa telah menegaskan bahwa orang-orang yang bekerja sebagai driver ojek online (ojol) adalah buruh atau pekerja. Ketetapan ini membuat para driver ojol memiliki hak-hak sebagai pekerja.
Berdasarkan konvensi itu, status pekerja ojol tidak lagi berstatus “mitra perusahaan”, tapi sebagai pekerja. Digital Platform Workers, atau pekerja platform digital adalah ‘titel’ yang diberikan pada driver ojol.
Akan ada dua jenis pekerja yang bisa dilakoni oleh driver online. Pertama, pekerja tetap dalam hubungan kerja, jika ojol merupakan pekerjaan utama bagi yang bersangkutan. Kedua, pekerja mandiri, bila pekerjaan itu merupakan kerja sampingan bagi sang driver.
Selain itu, transparansi algoritma akan dijamin oleh pihak aplikator bagi para pekerja. Lalu, para pekerja juga berhak atas hak hak dasar seperti berserikat, penghasilan minimum, jaminan sosial hingga pendampingan dalam Perselisihan Hubungan Industrial (PHI).
Meski tidak ada paksaan bagi Indonesia untuk meratifikasi Konvensi ini, namun sebagai negara anggota ILO, Indonesia diharuskan menyusun regulasi yang selaras dengan Konvensi ini.
Sepintas, konvensi ini berdampak positif bagi para pekerja ojol. Namun, perubahan status dari mitra menjadi pekerja, sejatinya sangat problematis.