goresan-pena

Mentalitas Korupsi: Bukan Sulit Mencari Orang Pintar, Tapi Sulit Mencari Orang Jujur

ET
Rabu, 18 Juni 2025 | 15:00 WIB


Oleh : Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)





Energi Juang News, Jakarta– Indonesia bukan negara miskin. Negeri ini dianugerahi kekayaan alam yang melimpah dari minyak, batu bara, emas, hingga nikel yang tersebar di berbagai pulau. Namun, ironi yang menyakitkan adalah: kekayaan itu tidak dinikmati oleh rakyatnya secara merata. Justru, yang menikmati adalah segelintir pejabat dan keluarganya yang terjebak dalam mentalitas korupsi yang mengakar kuat dalam sejarah bangsa ini.





Seringkali, kita terlalu sibuk mencari orang pintar untuk memimpin negeri. Padahal, orang pintar itu mudah ditemukan. Yang sulit adalah mencari orang jujur. Bahkan, dalam struktur birokrasi saat ini, terkadang kejujuran justru menjadi barang langka. Seakan-akan integritas menjadi pilihan yang kalah dibandingkan ambisi, kekuasaan, dan loyalitas kelompok.





Warisan Sejarah yang Belum Sembuh.





Jika kita menilik ke belakang, sejarah korupsi di Indonesia bukanlah hal yang baru. Dalam tulisan "Mental Korupsi Pejabat Pribumi" yang dipublikasikan oleh Historia, praktik memperkaya diri sendiri sudah terjadi sejak masa penjajahan Belanda. Pejabat pribumi kala itu kerap menggelapkan dana pembangunan, memanipulasi pajak, bahkan mengeruk hasil bumi untuk kepentingan pribadi.





Menariknya, pada masa itu, mentalitas korup ini justru dipandang sebagai bagian dari loyalitas pada keluarga dan kelompok etnis tertentu. Masyarakat Jawa pada abad ke-17 sampai ke-18, misalnya, memprioritaskan solidaritas pada sanak saudara ketimbang tanggung jawab pada masyarakat luas. Mereka membangun kekayaan untuk keluarga terlebih dahulu, bahkan jika harus mengorbankan kepentingan publik.





Baca juga : 20 Nama Lolos Calon Komisioner OJK: Meritokrasi atau Main Relasi?





Sayangnya, mentalitas feodal seperti ini masih terasa hingga kini. Pejabat sering menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri, keluarga, dan kroni, tanpa rasa malu meskipun korupsi mereka merugikan negara triliunan rupiah. Bahkan dalam kasus-kasus besar seperti dugaan kerugian negara di Pertamina yang disebut-sebut mencapai Rp 1 kuadriliun, publik semakin diyakinkan bahwa uang rakyat seakan menjadi milik pribadi para pejabat.


Halaman:

Tags

Terkini