goresan-pena

Ironi BPJS: Kaya Sumber Daya, Miskin Akses Kesehatan

ET
Senin, 23 Juni 2025 | 15:00 WIB


Oleh : Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)





Energi Juang News, Jakarta– Lini masa media sosial baru-baru ini diramaikan oleh kabar mengejutkan: sekitar 7,3 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dinonaktifkan secara massal sejak Juni 2025. Bagi masyarakat kecil, BPJS PBI bukan sekadar kartu berobat ini adalah satu-satunya jalur penyelamat ketika sakit menghampiri. Namun kini, jutaan rakyat kehilangan hak dasar mereka, yaitu akses kesehatan, yang seharusnya menjadi kewajiban negara.





Penonaktifan ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa justru di tengah meningkatnya angka kemiskinan, subsidi kesehatan diputus? Bukankah fungsi negara adalah melindungi yang lemah, bukan justru melepaskan tangan saat mereka paling membutuhkan?





Pemerintah beralasan bahwa data penerima bantuan diperbarui berdasarkan verifikasi Dinas Sosial. Mereka mengklaim hanya mencabut kepesertaan dari warga yang "sudah tidak lagi memenuhi syarat miskin." Namun persoalannya, sistem pendataan kita sering kali lemah, lambat, dan tidak akurat. Berapa banyak rakyat yang benar-benar masih miskin, namun dianggap "sudah mampu" hanya karena data administratif yang tidak pernah diperbarui?





Lebih ironis lagi, Indonesia bukan negara miskin. Sumber daya alam melimpah—dari tambang emas, batu bara, sawit, hingga cadangan nikel yang diburu dunia. Tapi kekayaan ini seolah hanya mengalir pada segelintir elite dan perusahaan besar. Sementara rakyat kecil harus berjuang membayar iuran kesehatan yang bahkan seringkali di luar kemampuan mereka.





Ini membawa kita pada pertanyaan penting: Apakah subsidi adalah solusi yang tepat?





Subsidi seharusnya bukan sekadar alat politik populis yang dicabut dan dipasang sesuka hati. Subsidi adalah bentuk keadilan sosial, upaya negara untuk menyeimbangkan ketimpangan. Namun, di Indonesia, subsidi seringkali dipandang beban anggaran, bukan investasi untuk kesejahteraan rakyat. Akhirnya, pemerintah lebih sibuk mencoret data penerima bantuan daripada memastikan semua warganya mendapatkan perlindungan dasar.


Halaman:

Tags

Terkini