Baca juga : Penolakan Gereja di Jambi: Tirani Mayoritarianisme yang Cederai Konstitusi
Sujiwo pun meninjau langsung lokasi pembangunan gereja, pada Kamis (17/7/2025). Dia menginstruksikan Kepala Desa setempat membantu pihak gereja untuk memenuhi semua persyaratan pembangunan rumah ibadah yang diamanatkan regulasi.
Bagi sang Bupati, pembangunan gereja ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sebab
terdapat 1.000 lebih umat Katolik yang berada di wilayah desa tersebut.
Sikap Tegas Bupati Kubu Raya Sujiwo Mengawal Pembangunan Gereja
Bupati juga menegaskan, bahwa kebebasan beribadah sudah jelas dilindungi Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).
Kebijakan Bupati itu membuktikan dia bukan hanya mengetahui amanat konstitusi, tapi bertekad menjalankannya.
UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di negeri ini memang menjamin kebebasan beribadah baik bagi warga, baik dari agama mayoritas maupun minoritas.
Pasal 28E ayat 1 UUD 1945 berbunyi:
'Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali'.
Kemudian, Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 berbunyi: