Namun, sayangnya, tak semua individu yang ‘dijamin’ kebebasannya oleh kapitalisme memiliki kemampuan setara dalam kompetisi. Mereka yang memang berkemampuan lemah, atau tak seberuntung pihak yang kuat tentu tak akan menjadi pemenang dalam kompetisi.
Walhasil, kesejahteraan pun tak bisa terbagi merata. Tak aneh, kapitalisme cenderung menciptakan ketimpangan sosial-ekonomi yang tajam. Berbagai survei global mengungkapkan bahwa 1 persen populasi terkaya dunia menguasai lebih dari 50 persen total kekayaan global.
Jadi ketika kapitalisme tak diatur dengan baik, jurang antara kaya dan miskin semakin lebar, selebar jurang antara pemenang dan pecundang dalam kompetisi.
Kini, kita kembali ke Tom Lembong dan vonis yang diterimanya.
Adalah hal yang bagus, ketika aparatus yudikatif turut melakukan tugas ideologis. Dan, mungkin, vonis terhadap Tom Lembong bisa dimaknai sebagai ‘perlawanan’ aparatus yudikatif kita terhadap kapitalisme yang tak selaras dengan prinsip Pancasila, sumber dari segala sumber hukum kita.
Namun, yang menjadi pertanyaan besar, apakah pejabat atau aparatus negara yang menjalankan kapitalisme hanya Tom Lembong?
Faktanya, tak sulit untuk menemukan kebijakan dari pejabat atau institusi di negeri ini yang berisi 'nilai-nilai' kapitalisme-liberalisme.
Ingatan kita masih segar ketika Pemerintah dan DPR-RI menyepakati Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2203 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. UU ini akrab disebut Omnibus Law.