Apa isi dari Omnibus Law ini?
Sebagaimana yang sering diungkapkan pemerintah, Omnibus Law dibuat untuk menyederhanakan regulasi. Tujuannya, agar arus investasi asing ke negeri ini tak terkendali. Dalam prinsip kapitalisme, regulasi pemerintah memang diupayakan seminim mungkin mengatur gerak modal atau investasi.
Bahkan, kalau perlu, regulasi yang menjadi representasi intervensi negara itu ditiadakan. Itulah deregulasi, salah satu fundamen kapitalisme-liberalisme.
Lalu, apakah semua pejabat negeri yang menyetujui Omnibus Law Cipta Kerja ini layak dihukum layaknya Tom Lembong karena sepakat dengan kebijakan yang berintikan nilai-nilai kapitalisme?
Contoh kebijakan lain: dibukanya ruang bagi Tiktok, platform media sosial asing asal China menguasai mayoritas saham Tokopedia, salah satu e-commerce terbesar di Indonesia.
Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, salah satu prinsip kapitalisme adalah tak dihalanginya arus masuk modal atau investasi oleh negara atau pemerintah. Dan dalam ‘wajah’ kapitalisme-liberal terbaru, atau neo-liberalisme, pergerakan modal atau investasi milik korporasi itu melintasi batas-batas negara-bangsa.
Nah, dalam konteks pencaplokan saham Tokopedia oleh Tiktok, prinsip kapitalisme pun terlaksana. Tiktok yang merupakan platform dari Negeri Tirai Bambu bisa menguasai dengan bebas mayoritas saham Tokopedia sebagai e-commerce asal Indonesia.