Ketika penentuan tarif listrik diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar, akan berakibat fatal. Sebab mekanisme pasar tak kenal 'kasihan' pada rakyat.
Memang, regulasi yang ada masih memberi ruang bagi mekanisme pasar.
Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2023 mengamanatkan, penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap 3 bulan. Acuannya, adalah kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).
Beberapa acuan tersebut, seperti kurs dan Indonesian Crude Price (ICP) memang ditentukan kekuatan pasar.
Namun, seharusnya dalam situasi tertentu, daya beli rakyat menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam menentukan tarif listrik. Apalagi saat ini daya beli rakyat sedang melemah.
Mandiri Spending Index (MSI), misalnya mencatat momentum belanja masyarakat masih terbatas pada Juni 2025. Belanja kebutuhan pokok cenderung stagnan. Apalagi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan sekunder, seperti makan di restoran yang hanya tumbuh kurang dari 1 persen rata-rata per pekan dibandingkan 1,1 persen pada 2024.
Sehingga, sekali lagi, keputusan Kementerian ESDM untuk tidak menaikkan tarif listrik sudah tepat ditengah daya beli rakyat yang belum membaik.
Sudah seharusnya, pemerintah tak selalu tunduk pada mekanisme pasar.
Redaksi Energi Juang News