Dan regulasi itu hanya bisa dibatalkan oleh regulasi setingkat atau di atasnya.
Sementara, reformasi skema kompensasi itu hanya termaktub dalam surat edaran CEO Danantara.
Sehingga, kebijakan tersebut berpotensi tidak memiliki kekuatan mengikat karena bersumber dari regulasi yang lebih rendah dari regulasi sebelumnya. Disamping itu, reformasi skema tersebut juga bukan berasal dari regulator resmi, yakni Kementerian BUMN.
Dengan begitu, surat edaran Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani terancam menjadi sekadar imbauan yang tidak otomatis menganulir aturan sebelumnya.
Yang harus diingat, BPI Danantara bukan regulator. Sehingga regulasi yang berlaku tetap peraturan Kementerian BUMN.
Jika memang pemerintah serius ingin mereformasi skema kompensasi, maka yang harus dilakukan adalah mencabut atau merevisi peraturan menteri.
Hanya dengan begitu, reformasi skema kompensasi bagi direksi dan dewan komisaris BUMN tidak sekadar menjadi kebijakan simbolik yang tidak berkekuatan nyata.
Redaksi Energi Juang News