goresan-pena

Negara Bilang Tak Semua Gaji Harus dari APBN, Lalu Siapa yang Peduli pada Guru dan Dosen?

ET
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 15:00 WIB


Oleh : Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)





Energi Juang News, Jakarta- Beberapa hari terakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan pernyataan yang mengundang perdebatan hangat: “Apakah semua gaji guru dan dosen harus ditanggung oleh keuangan negara? Ataukah ada partisipasi dari masyarakat?”. Di satu sisi, ini mencerminkan keterbatasan anggaran negara. Tetapi di sisi lain, Indonesia sebenarnya adalah negara kaya dengan sumber daya alam melimpah, tambang, dan potensi ekonomi lokal yang beragam.





Tahun 2025, pemerintah alokasikan 20% belanja negara untuk pendidikan, senilai sekitar Rp724–750 triliun. Anggaran ini diperuntukkan bagi berbagai kebutuhan pendidikan, termasuk gaji, tunjangan guru dan dosen, serta sarpras sekolah.





Namun, sayangnya, kesejahteraan guru honorer masih memprihatinkan. Survei IDEAS menunjukkan bahwa 74% guru honorer menerima gaji di bawah Rp2 juta per bulan, dan sebagian lagi di bawah Rp500 ribu. Perbandingan lain menyebut banyak yang digaji antara Rp300 ribu hingga Rp1 juta per bulan.





Selain iu, Gaji dosen honorer di perguruan tinggi negeri masih sangat minim karena umumnya dihitung berdasarkan jumlah SKS (Satuan Kredit Semester) yang diajarkan. Berdasarkan PMK No. 49/2023, untuk jenjang S1, dosen honorer hanya mendapatkan sekitar Rp 175.000 hingga Rp 300.000 per SKS. Artinya, jika seorang dosen mengajar 12 SKS, gaji yang diterima hanya berkisar antara Rp 2,1 juta hingga Rp 3,6 juta per semester. Jumlah tersebut belum termasuk beban kerja lain seperti membimbing skripsi atau melakukan riset yang juga menyita waktu dan tenaga.





Bagi dosen berstatus PNS, gaji pokok mereka sesuai PP No. 5 Tahun 2024 berada di kisaran Rp 2,7 juta hingga Rp 6,3 juta per bulan, tergantung golongan dan masa kerja. Namun, tunjangan tambahan seperti tunjangan fungsional dan sertifikasi masih belum tersedia bagi dosen honorer, sehingga kesenjangan kesejahteraan antara dosen PNS dan honorer tetap lebar.





Ada ironi tersendiri: pejabat negara digaji dari APBN yang sama, menikmati anggaran negara, namun guru honorer mereka yang secara harfiah mendidik masa depan bangsa dibiarkan bergaji minim. Tak heran jika ekonom seperti Nailul Huda menilai pernyataan Sri Mulyani “tidak berlandaskan secara moral dan akademik”.


Halaman:

Tags

Terkini