goresan-pena

Negara Bilang Tak Semua Gaji Harus dari APBN, Lalu Siapa yang Peduli pada Guru dan Dosen?

ET
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 15:00 WIB



Lalu, kenapa pemerintah seolah kekurangan uang, sementara Indonesia kaya sumber daya? Salah satu penyebab utamanya adalah pola distribusi anggaran dan sistem fiskal yang belum optimal memastikan aliran anggaran tepat sasaran. Meski anggaran pendidikan besar, distribusinya tidak selalu merata atau cukup untuk tenaga honorer, terutama di daerah. Di sisi lain, sebagian anggaran malah tersedot oleh fasilitas mewah untuk sekolah kedinasan kementerian.





Namun menyarankan partisipasi publik dalam membiayai gaji guru tidaklah sederhana. Jika muncul model seperti “donasi publik”, ini berbahaya karena bisa membebani masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat, bukan penyokong sistem. Negara harus tetap memegang tanggung jawab utama, sebagaimana tertuang dalam konstitusi tentang hak pendidikan dan kesejahteraan pendidik.





Selain distribusi, negara juga belum maksimal memanfaatkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Kekayaan alam dan tambang bisa diolah dengan kebijakan fiskal yang lebih progresif seperti pajak sumber daya dan investasi berkelanjutan agar hasilnya benar-benar bisa menutup kebutuhan pendidikan dan infrastruktur.





Yang terpenting, pesan kepada publik: jangan pasrah ketika mendengar pemerintah “kekurangan uang”. Karena sejatinya, Indonesia punya potensi ekonomi besar yang perlu dikelola lebih adil dan efektif. Jika kesejahteraan guru honorer tertinggal, ini adalah cermin bahwa sistem perlu diseimbangkan agar pembangunan tidak timpang.





Mari dorong pemerintah agar menjalankan distribusi keuangan secara transparan, adil, dan fokus pada yang paling membutuhkan tanpa menyerahkan tanggung jawab publik pada masyarakat kecil. Pemerintah harus “menyempurnakan sistem”, bukan hanya mengalihkan beban.





Redaksi Energi Juang News






Halaman:

Tags

Terkini