Belajar dari Negara Maju
Sejumlah negara maju memberi teladan bahwa model ekonomi kolektif dalam bentuk koperasi bukanlah konsep usang, melainkan strategi yang relevan di abad ke-21. Spanyol misalnya, memiliki jaringan lebih dari 95 koperasi milik pekerja, menyerap sekitar 80.000 tenaga kerja, dengan tata kelola demokratis. Keunggulan mereka terletak pada integrasi penuh antara produksi, riset, dan distribusi keuntungan yang kembali ke anggota. Selain Spanyol, Finlandia juga memiliki koperasi seperti Valio, Munakunta, dan Metsäliitto yang menguasai sebagian besar rantai produksi pangan dan kehutanan. Sekitar 84 % masyarakat menjadi anggota koperasi, dengan kontribusi hingga 10% terhadap PDB nasional.
Denmark dan Jerman menunjukkan bahwa koperasi dapat menjadi pelaku utama di sektor energi terbarukan. Di Jerman, hampir setengah kapasitas energi terbarukan dimiliki oleh koperasi, sementara di Denmark, masyarakat menguasai 20% kapasitas turbin angin. Belanda melalui Rabobank membuktikan bahwa koperasi bisa mengelola lembaga keuangan skala global tanpa kehilangan prinsip demokrasi ekonomi. Dari contoh-contoh negara maju, terlihat pola yang konsisten, dimana koperasi yang kuat selalu mengintegrasikan partisipasi anggota, penguasaan teknologi, akses modal, dan posisi strategis di rantai nilai.
Model Koperasi Merah Putih
Koperasi di Indonesia selama ini kerap dipersepsikan sebagai entitas kecil, bergerak di sektor informal, atau sekadar alat politik. “Koperasi Merah Putih” yang kini dirintis harus menjadi koperasi produktif, modern, dan berskala besar yang mampu memasuki sektor strategis, tidak hanya pertanian dan pangan, tetapi juga teknologi, energy dan manufaktur bernilai tambah tinggi. Fungsi utamanya tidak berhenti pada distribusi keuntungan, tetapi lebih dari itu. Pertama, menjalankan fungsi produksi pengetahuan, yakni membangun kapasitas riset dan inovasi internal, pengelolaan modal sosial. Kedua, mengorganisasi tenaga kerja produktif dari bonus demografi serta merangsang daya saing kolektif yang mampu bersaing secara sehat dengan korporasi swasta dan BUMN di pasar domestik maupun global.
Agar hal ini terjadi, negara harus memfasilitasi terbentuknya koperasi berskala nasional dengan tata kelola transparan, insentif keungan, akses pembiayaan murah, dan dukungan riset. Pendidikan koperasi juga harus direformasi, bukan hanya sekedar formalitas berupa seminar dan pelatihan sesaat, tetapi lebih dari memuat keterampilan manajerial, literasi keuangan, dan pemahaman teknologi digital.
Untuk mampu mewujudkan lompatan besar kedepan itu, Koperasi Merah Putih harus bebas dari hambatan intrik apalagi konflik kepentingan politik. Segenap stakeholder perlu bekerja sama, menempatkan kepentingan masa depan bangsa dan negara diatas kepentingan gerbong dan kelompoknya sendiri. Harus ada distingsi tegas antara realitas dan idealitas politik. Realitas politik memang menyingkap kabinet pelaksana program besar ini berasal dari patron politik tertentu, tetapi bagaimanapun patron itu harus disisihkan demi dan atas nama idealitas politik, yakni sarana mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Mengaitkan Bonus Demografi dan Transformasi Struktural